Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan meningkatkan pemantauan kepada kontak terdekat para pasien positif covid-19. Hal tersebut diungkapkan Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni pada konferensi pers di Pringgitan, Rumah Dinas Bupati pada Jumat (11/4/2020), menyusul bertambahnya satu pasien positif Covid-19, sehingga menambah jumlah pasien positif menjadi 6 orang.
“Kenapa perlu ditingkatkan, karena ternyata perkembangan dari hari ke hari kontak terdekat yang tertular, dua orang yang dinyatakan positif itu istri dari pasien yang di nyatakan positif sebelumnya,” terang Bupati Ipong.
Bupati Ipong mengatakan, akan memperketat proses pemeriksaan dan pemantauan akses masuk Ponorogo hingga pintu masuk desa. Pemkab juga akan menambah tenaga medis diluar PNS dan tenaga BLUD.
“Tenanga medis ini diperlukan untuk membantu pemantauan supaya lebih cepat mengindentifikasi yang PDP untuk dilakukan tindakan lebih lanjut,” jelas Bupati Ipong.
Dengan cepatnya identifikasian PDP di Ponorogo, kebutahan kamar isolasi pun juga akan bertambah. Karenanya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menambah satu lagi rumah sakit sebagai rujukan, yaitu Rumah Sakit Umum Aisyiyah.
“Di RSUD dr. Harjono ada 20 ruang Isolasi dan akan ditambah 15 ruang lagi, di RSU Aisyiyah ada 7 ruang, dan di empat rumah sakit swasta masing-masing ada 3 ruang isolasi, jadi di Ponorogo ada 54 ruang Isolasi, kalau terjadi lonjakan PDP semoga bisa teratasi,” urainya.
Di luar itu Bupati Ipong juga mengusulkan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi yang berada di Sukorejo sebagai rumah sakit darurat, dimana di BLK tersebut memiliki 60 tempat tidur, dan 30 kamar.
“BLK tersebut saya usulkan sebagai rumah sakit darurat kepada Provinsi karena miliknya Provinsi, semoga di setujui Provinsi,” harapnya.
Pemkab juga berencana menjadikan Ex-Ponpes Al-Mawadah Putri di Babadan yang saat ini kondisinya kosong untuk dijadikan rumah sakit darurat, pasalnya di tempat tersebut terdapat ratusan kamar yang bisa dijadikan ruang isolasi.
“Hari ini saya meminta Kepala BPBD, Kepala DPUPKP, Kepala Dinkes, Dirut RSUD Dr. Harjono untuk merencanakan hal tersebut, paling lambat Senin mendatang sudah bisa saya usulkan ke Provinsi.” Pungkasnya. (Kominfo/fdl)