LAPORAN Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo tahun anggaran 2019 mendapat apresiasi Pansus DPRD Ponorogo. Kinerja Pemkab Ponorogo selama 2019 dinilai telah memberi kemajuan bagi wilayah dan masyarakat Ponorogo.
Hal ini disampaikan Ketua Pansus LKPJ Bupati Ponorogo 2019 DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno pada sidang paripurna DPRD Ponorogo, Senin (20/4/2020), di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat. Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Ponorogo tersebut merupakan tanggapan atas LKPJ Bupati Ponorogo TA 2019 yang disampaikan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni pada Selasa (15/4/2020). Pansus juga memberikan sejumlah rekomendasi, saran, masukan dan koreksi serta kritik kepada bupati Ponorogo sebagai dasar penyenggaraan pemerintah pada tahun anggaran berikutnya.
“Terhadap sektor yang telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Pansus LKPJ DPRD Ponorogo memberikan apresiasi atas keberhasilan kinerja Pemkab Ponorogo. Namun demikian, rekomendasi dan catatan atas LKPJ Bupati Ponorogo 2019 agar ditindaklanjuti dan menjadi dasar eksekutif pada proses perencanaan tahun berikutnya,” ungkapnya.
Hal-hal yang mendapat apresiasi di antaranya adalah soal PAD yang melebihi target. Pada 2019 lalu, PAD Ponorogo ditetapkan sebesar Rp287.705.087.351. Realisasinya adalah Rp290.850.370.168. Melebihi target sebesar Rp3.110.219.860 atau sebesar 1,08 persen lebihnya dari target.
“PAD yang melebihi target adalah prestasi yang harus mendapatkan apresiasi. Dengan itu pansus LKPJ merekomendasi agar potensi PAD dikelola secara profesional sehingga mampu meningkatkan kontribusi pendapatan daerah dan mendorong kemandirian keuangan daerah,” ujarnya.
Hal lain yang diapresiasi adalah efisiensi belanja daerah. Namun, DPRD mengimbau agar aspek perencanaan dibuat cermat dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat agar efisiensi bisa lebih tinggi. Terkait persoalan gedung SD rusak dan sengketa lahan sekolah, DPRD meminta catatan dapodik harus lebih dirapikan agar tidak muncul lagi persoalan yang sama di masa mendatang. DPRD mendorong Dinas Pendidian Ponorogo melakukan inventarisasi aset di bawah dinas ini secara lengkap termasuk kerusakannya. Di sektor pertanian perlu dikaji pemberian bibit tanaman yang sering terlambat dan pupuk organik cair yang kadang tidak diiringi sosialisasi sehingga pemanfaatan kurang maksimal.
Menanggapi hal ini, di depan forum sidang paripurna ini Bupati Ipong Muchlissoni menyatakan, berbagai saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus LKPJ sejalan dengan apa yang dipikirkannya selama ini.
“Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pansus, tapi memang kita memiliki banyak kesulitan dalam merealiasikan apa yang jadi rekomendasi karena keterbatasan anggaran kita. Contoh, dana untuk kesehatan itu masih jauh dari cukup. Contoh lain anggaran bidang pendidikan, meskipun angkanya kelihatan besar, tapi tidak mampu mencakup seluruh biaya pendidikan di Ponorogo,” ujar Bupati Ipong.
Soal gedung sekolah, kata Bupati Ipong, hampir 50 persen gedung sekolah di Ponorogo membutuhkan pembangunan. Sebab, banyak gedung yang rusak karena bencana maupun usia bangunan yang sudah tua.
“Saya berterima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan. Rekomendasi ini akan memicu dan memacu agar kami bekerja semaksimal mungkin dengan anggaran yang terbatas. Bekerja maksimal untuk kemaslahatan sebanyak mungkin masyarakat Ponorogo,” pungkas Bupati Ipong. (kominfo/dist)