BUPATI Ponorogo Ipong Muchlissoni benar-benar memanfaatkan kehadiran para anggota Komisi V DPR RI yang hadir di Ponorogo pada Kunjungan Kerja Spesifik (Kunfik) yang diselenggarakan pada Kamis (17/9/2020). Sejumlah persoalan infrastruktur disampaikan kepada wakil rakyat tersebut.
Pada Kunfik kali ini yang hadir antara lain adalah Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati, Gatot Sudjito, Suhartono, Sapiudin, Sungkono, Sigit Sosiantomo, Mulyadi, Sumail Abdullah, dan Sri Wahyuni. Para anggota DPR RI ini adalah anggota Komisi V yang membidangi soal infrastruktur. Mereka hadir untuk melakuka peninjauan sejumlah titik pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh mitra kerjanya. Yaitu oleh lembaga terkait seperti Kementerian PUPR hingga Kementerian Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal.
Saat melakukan paparan di Pendopo Agung Ponorogo, Bupati Ipong menyampaikan sejumlah catatan terkait pembangunan infrastruktur di wilayah yang dipimpinnya. Mulai dari kekhawatiran warga di daerah selatan berupa kekeringan di musim kemarau dan warga di daerah barat dan utara berupa kebanjiran.
“Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan sumur dalam sebagai sumber air bagi warga kami di daerah selatan. Sedangkan banjir, lebih disebabkan karena terjadinya sendimentasi. Kami (Pemkab Ponorogo) kesulitan melakuan penanganan karena kewenangan ada di BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Bengawan Solo. Kami warga Ponorogo sangat butuh dukungan tersebut,” ujar Bupati Ipong pada saat memberikan sambutan selamat datang.
Dengan penanganan soal air ini Bupati Ipong yakin kesejahteraan masyarakat di Ponorogo akan meningkat pesat. “Kalau dua hal (kekeringan dan banjir) ini saja bisa diatasi, maka PDRB Ponorogo dipastikan akan meningkat, NTP (Nilai Tukar Petani) akan meningkat dan seterusnya,” ujar Bupati Ipong.
Persoalan berikutnya yang disampaikan adalah kebutuhan peningkatan jalan dari Ponorogo menuju Madiun. Hal ini menjadi penting karena jalan yang ada saat ini terasa makin sempit setelah jalan tol Surabaya-Jakarta selesai dan beroperasi. Kendaraan dari arah Ponorogo menuju ke Madiun dan kemudian masuk tol menjadi lebih banyak sehingga jalan menjadi lebih padat.
“Kami berharap di tahun depan sudah ada pelebaran jalan. Tambah 2 meter kanan kiri sehingga satu jalur bisa dilalui tiga mobil. Kalau tidak bisa tahun 2021 (seluruhnya), paling tidak mulailah (membangun jalan) dari Ponorogo, nanti disambung lagi 22 sampai ke pintu Madiun,” pinta Bupat Ipong.
Selanjutnya, Bupati Ipong memaparkan soal rencana reaktifasi rel kereta milik KAI jalur Madiun-Ponorogo. Menurutnya ini hal yang positif. Ia mengusulkan agar jalur bisa dihidupkan. Sebab bisa berfungsi sebagai pariwisata dan sarana transportasi.
“Tapi kalau tidak (dihidupkan) saya harap asetnya bisa dihibahkan ke Pemkab Ponorogo agar bisa dikelola dengan baik. Sebab, menurut saya PT KAI ini kadang tidak fair. Asetnya yang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah emplacement (peruntukannya) transportasi, tapi di sini jadi pasar. Dan pasarnya mengundang kekumuhan. Saya minta tolong, hal seperti ini disampaikan saat Komisi V rapat dengan kementerian terkait,” ujarnya.
Usai pemaparan, Bupati Ipong dan para anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke proyek Pasar Legi. Proyek in didanai sekitar 95 persennya oleh APBN. Perjalanan dilanjutkan ke wilayah Ngebel. Yaitu meninjau jalan-jalan di daerah tersebut yang perlu pelebaran agar akses wisatanya makin meningkat. (kominfo/dist)