SEBANYAK 15 kecamatan di Ponorogo dinyatakan sebagai wilayah ODF (Open Defecation Free) atau bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hal ini menyusul enam kecamatan lain yang sudah ODF pada dua tahun lalu.
Hal ini dibuktikan dengan Deklarasi ODF 15 Kecamatan Menuju Ponorogo ODF tahun 2020 Rabu (19/11/2020) di Gedung Korpri Ponorogo. Dengan demikian, saat ini seluruh kecamatan di Ponorogo telah dinyatakan sebagai wilayah ODF meski tiga di antaranya masih dinyatakan ODF bersyarat.
“Dengan deklarasi ini mudah-mudahan pada akhir 2020 nanti Ponorogo benar-benar resmi ODF, tidak ada lagi yang bersyarat seperti saat ini. Karena itu saya minta tadi ke seluruh pihak mulai dari forkopimcam sampai RT bisa mengedukasi warganya agar meninggalkan kebiasaan BABS. Hidup sehat harus jadi kebiasaan,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Soedjarno usai deklarasi.
Edukasi ini karena pada kenyataannya masih banyak warga yang terbiasa BABS, seperti di sungai atau di kebun. “Katanya tidak lega kalau tidak di sungai gitu. Ya, itu harus diimbau terus. Kalau perlu dibuatkan banner di dekat sungai, dilarang BAB di sungai. Tapi juga harus solutif dengan pembuatan jamban bagi mereka,” ujarnya.
ODF ini, kata Plt Bupati Soedjarno, bukan hanya untuk mempertahankan penghargaan Swasti Saba Wistara atau kabupaten sehat. Tapi harus benar-benar menjadi kebiasaan dalam menjalani pola hidup sehat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Rahayu ‘Irene’ Kusdarini menambahkan, enam kecamatan yang sudah ODF sebelumnya adalah Jetis, Ponorogo, Babadan, Jambon, Jenangan, dan Siman. Pada akhir tahun lalu, 15 kecamatan lain ODF-nya mencapai 95 persen. Terdapat 92 desa yang belum ODF pada saat itu.
“Saat ini angka ODF kita sudah mencapai 98 persen lebih. Tinggal tiga kecamatan yang masih ODF bersyarat. Yaitu Kecamatan Sawoo, Pulung dan Sambit. Di antaranya karena masih ada jamban cemplung tanpa tutup dan pembuangan ke kolam lele. Tinggal beberapa KK kok. Langkah kita, hal itu akan didorong untuk perbaikan. Membuat tutup (jamban cemplung) kan tidak terlalu berat,” imbuh Irene.
Perbaikan kondisi ini, lanjut Irene, juga menjadi langkah untuk menghadapi verifikasi dari Tim ODF Provinsi Jawa Timur. Dalam waktu dekat mereka akan melakukan penilaian lapang dengan data sampling di sejumlah titik untuk memastikan Ponorogo 100 persen ODF.
“Tapi seperti yang dikatakan Plt Bupati, bahwa kita ingin ODF bukan karena mempertahankan penghargaan. Kita ingin ODF karena kita harus menjaga sanitasi dan kesehatan warga kita di Ponorogo ini,” pungkas Irene. (kominfo/dist)