Vaksinasi Covid-19 Ponorogo, Kasatgas : Berharap Zero KIPI, Kalau Ada Biaya Ditanggung Pemerintah

KETUA Satgas Vaksinasi Covid-19 Ponorogo Agus Pramono berharap tidak ada KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi setelah dilaksanakannya vaksinasi covid-19 kepada warga Ponorogo yang akan dimulai pada Rabu (27/1/2021) mendatang.

“Kita berharap zero (tidak ada) KIPI ya,” ungkap pria yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono usai rapat teknis Kick Off Vaksinasi Covid-19 Ponorogo di Ruang Bantarangin Gedung Graha Kridha Praja, Senin (25/1/2021).

Ketua Satgas Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Ponorogo yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono saat memimpin rapat teknis Kick Off Vaksinasi Covid-19 Ponorogo di Ruang Bantarangin Gedung Graha Kridha Praja, Senin (25/1/2021).

Meski demikian, bila ternyata ada KIPI, ia menyatakan pemerintah sudah siap untuk menanggung biaya pengobatannya. Baik dari pemerintah pusat maupun daerah akan membiayai bila ada KIPI.

“Kita tidak ingin masyarakat yang sudah sukarela divaksin ternyata harus terbebani biaya saat ada KIPI yang tidak kita harapkan itu,” ujarnya.

Dikatakannya, Pemkab Ponorogo akan siap menanggung biaya yang sejauh ini masih akan dikoordinasikan sumbernya. Langkah ini sebagai solusi bila Kementerian Kesehatan RI tidak memberikan biaya Tindakan atas KIPI.

“Kita akan berkoordinasi untuk itu (sumber dana tindakan bila ada KIPI) selain juga terus berkoordinasi dengan BPJS untuk penerima vaksin pemegang kartu JKN yang mengalami KIPI. Dari BPJS Kesehatan (Perwakilan Madiun) katanya masih menunggu petunjuk tertulis dari kantor pusatnya,” ulas Agus Pramono.

Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo Rahayu ‘Irine’ Kusdarini mengatakan, sejauh ini, dari 92 kabupaten/kota yang melaksanakan vaksinasi covid-19 belum ditemukan KIPI sedang apalagi berat.
‘Yang ada yang KIPI ringan dengan jumlah penderita yang sangat kecil. Diberi obat Pereda rasa sakit atau penurun panas juga sudah sembuh,” ucapnya.

Karenanya, ia yakin di Ponorogo nantinya juga tidak akan terjadi KIPI yang memerlukan penanganan serius. (kominfo/dist)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*