SELAMA 2020 lalu, cukup banyak dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo yang harus beralih dari posnya dan dipotong oleh pusat. Pengalihan dan pemotongan ini terkait berbagai langkah pemerintah untuk menangani pandemi covid-19.
Hal ini diungkapkan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat melaksanakan penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2020 pada rapat paripurna yang digelar pada Senin (15/2/2021) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Ponorogo.
“Dalam pelaksanaan APBD pada tahun 2020 kita semua tahu, kondisi kita diwarnai dengan pandemi covid-19. Pandemi ini telah mengakibatkan banyak rencana belanja kita terpaksa kita refokusing, terpaksa kita kurangi dan terpadak tidak kita laksanakan,” ungkap Bupati Ipong.
Diterangkannya, secara umum ada tiga hal yang membuat APBD Ponorogo tahun 2020 tidak sesuai rencana. Pertama, kata Bupati Ipong, adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen dari pemerintah pusat. Kedua ada pengurangan dana untuk alokasi pembangunan fisik kecuali bidang Kesehatan sebesar Rp145 miliar. Ketiga, ada berbagai refokusing atau pengalihan anggaran menuju penanganan pandemi covid-19.
“Memang, jumlah dana yang direfokusing di Ponorogo ini tidak sebesar di daerah lain. Akan tetapi cukup bermakna dalam pelaksanan pembangunan,” ulasnya.
Sedangkan untuk penanganan covid-19, Bupati Ipong menyebut, Ponorogo terhitung sebagai daerah yang relative baik dalam melakukan berbagai upaya untuk menangani warganya yang terpapar covid-19.
“Itulah mengapa kita saat ini tidak termasuk zona merah. Walau kenaikan jumlah pasien positif besar, tapi yang sembuh juga besar. Sebab, peningkatan jumlah pasien positif ini memang sulit dikendalikan kalau hanya oleh pemerintah. Karena itu, dengan adanya vaksinasi yang terus berjalan, kita berharap herd immunity atau kekebalan massal segera terbentuk. Tentu dengan begitu, perekonomian akan berjalan dengan baik kembali,” pungkas Bupati Ipong. (kominfo/dist)