BUPATI Ponorogo Sugiri Sancoko akan menjadikan rekomendasi DPRD Ponorogo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo tahun anggaran 2020 sebagai masukan untuk bekerja.
Hal ini disampaikan Bupati Sugiri usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020, Senin (8/3/2021). “Saya harap dalam rekomendasi ada pencermatan dan kritik dan DPRD sehingga bisa menjadi bahan bagi kami untuk bisa lebih kreatif, lebih harmonis dan lebih bagus lagi,” ungkap Bupati Sugiri.
Jubis Pansus LKPJ dan Wakil Ketua DPRD Ponorogo Anik Suharto saat membacakan rekomendasi DPRD Ponorogo atas LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna, Senin (8/3/2021) di Ruang SIdang Utama Gedung DPRD Ponorogo. 
Suasana Rapat Paripurna DPRD Ponorogo dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020, Senin (8/3/2021) di Ruang SIdang Utama Gedung DPRD Ponorogo. 
Suasana Rapat Paripurna DPRD Ponorogo dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020, Senin (8/3/2021) di Ruang SIdang Utama Gedung DPRD Ponorogo.
Terkait refokusing APBD di 2021 untuk penanganan covid-19, Bupati Sugiri menyatakan, saat ini para kepala perangkat daerah, atau kepala dinas dan badan di jajaran Pemkab Ponorogo, sedang menerjemahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah Dalam Rangka Mendukung Penanganan Covid-19.
“Ini agar APBD kita (tahun 2021) tetap sesuai ketentuan tapi juga bisa mencapai target yang ditentukan. Memang agak berat. Maka kami mengusung gotong-royong itu agar semua dapat tercapai,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD yang sekaligus memimpin rapat Dwi Agus Prayitno usai kegiatan mengatakan, dalam rekomendasinya DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan penghargaan dan apresiasi atas berbagai penghargaan yang diraih baik tingkat nasional maupun tangkat provinsi. Juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemkab Ponorogo atas kemajuan yang dicapai untuk indikator- indikator pembangunan daerah selama 2020.
Dikatakannya, secara garis besar, apa yang dilaksanakan oleh Bupati Ponorogo selama 2020 sudah sesuai ketentuan yang berlaku. “Semuanya bisa dilaksanakan oleh bupati kemarin. Termasuk soal penggunaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Hanya saja, ia berharap penyampaian bisa dipertajam dan disampaikan LKPJ lima tahunan sehingga bisa menilai kinerja bupati terkait RPJMD-nya dan menjadikan masukan untuk bupati selanjutnya. (kominfo/dist)