Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali sangat berdampak baik bagi kondisi pandemi di Indonesia.
Hal tersebut diutarakan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat evaluasi PPKm dengan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan untuk jumlah tren kasus konfrimasi positif covid-19 angka secara nasional mengalami penurunan hingga 93,9 persen. Bahkan semenjak adanya PPKM secara levelling di Jawa dan Bali ada penurunan kasus yang sangat signifikan yaitu 96 persen.
“PPKM secara leveling ini sangat berdampak baik, apalagi di Jawa dan Bali sejak puncak kasus pada 15 Juli kemarin turun 96 persen,” Ungkap Luhut.
Luhut juga menjelaskan untuk jumlah kasus aktif sampai 13 September 2021 turun diangkan 100 ribu kebawah. Dirasa PPKM leveling ini sangat berdampak baik, Pemerintah memperpanjang PPKM leveling ini sampai tanggal 20 September 2021.
“Kita nanti setiap minggunya akan melakukan evaluasi,” Tegasnya.
Beriring dengan situasi pandemi yang membaik, Pemerintah melakukan berbagai pelonggaran, yang pertama pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen pada wilayah yang menerapkan PPKM level 2 dan 3, disertai dengan penggunaan aplikasi pedulilindungi dan protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya pelonggaran bioskop saja, akan tetapi Pemerintah juga akan menambah lokasi wisata yang diperbolehkan beroperasi di wilayah Kabupaten atau kota level 3 dan disertai dengan implementasi pedulilindungi serta protokol ketat.
“Disamping pelonggaran kita juga akan perketat perjalanan Internasional, karena kita harus mewaspadai variasi baru dari covid-19 ini,” Tandasnya.
Dalam rapat evaluasi PPKM leveling secara virtual yang dipimpin langsung oleh menko maritim dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Dandim 0802/Ponorogo, Wakapolres Ponorogo, dan Sekretaris Daerah kabupaten Ponorogo mengikuti secara virtual di ruang Pusdalops Covid-19 Kabupaten Ponorogo, Selasa malam (13/9/2021). (Kominfo/fdl)