Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo terus berupaya meningkatkan layanan dalam bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP). Terkini, dinas ini menggelar workshop pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Kabupaten Ponorogo dan rencana tindak lanjut pengesahan rancangan perkada pembentukan UPTD.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (5/11/2021) di Ballroom Hotel Amaris Ponorogo ini diikuti oleh sejumlah pihak terkait di Kabupaten Ponorogo. Di antaranya adalah Bappeda Litbang,
Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Tim Pengelola Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kabupaten Ponorogo.
Kepala DPUPKP Kabupaten Ponorogo Jamus Kunto Purnomo usai membuka kegiatan menyatakan, workshop ini adalah bentuk optimalisasi layanan sarana PLP. Sebab dengan pembentukan lembaga yang terpisah antara operator dan regulator dengan pembentukan UPTD maka sarana yang ada, seperti IPLT, akan lebih berdaya guna dan siap guna.
“Kita punya IPLT. Punya sistemnya, punya regulasinya, ada PAD, ada tarifnya ada alatnya dan ada wilayah yang harus kita layani. Kalau ini bergantung pada dinas (DPUPKP) maka jalannya akan terlalu jauh. Dengan dipisah, maka akan lebih bisa berkiprah bagi masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup,” ulas Jamus.
Pembentukan UPTD dan bantuan teknis penguatan kelembagaan IPLT ini juga merupakan optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi atau disingkat dengan akronim OPOR sebagai arah pembangunan PUPR sejak 2019. Hal ini termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).
Pemateri dari perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Timur Mike Yuanita menambahkan, dengan workshop ini pihaknya berharap ada pemisahan antara operator dan regulator dalam pengelolaan sarana dan prasana PLP.
“Dengan terbentuknya UPTD nantinya, diharapkan bisa terjadi optimalisasi infratruktur yang ada. Di IPLT misalnya, idle capacity (kapasitas tak terpakai) yang ada saat ini bisa ditekan,” ungkap Yuanita.
Kegiatan ini akan dilanjutkan pendampingan untuk tahap berikutnya. Yaitu pengelolaan limbah terjadwal. (kominfo/dist)