MENGEMBANGKAN sektor pertanian tanpa melulu mengandalkan dana pelat merah. Pola seperti itu ternyata berjalan di Ponorogo. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat sengaja melibatkan pelaku usaha di sektor-sektor lain untuk ikut memikirkan nasib para petani. ‘’Ketika sektor pertanian jatuh, maka sektor perdagangan, industri, dan transportasi akan ikut terkena imbasnya,’’ kata Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo Masun, Selasa (22/11/2022).
Menurut dia, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko konsen menggandeng investor lokal untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Jauh dari praktik ijon lantaran pihak penyedia pupuk terikat kontrak perjanjian dengan kelompok dan atau gabungan kelompok tani (gapoktan). ‘’Petani mendapatkan pupuk sesuai harga kios, sedangkan kelompok tani dan gapoktan berhak dapat laba dari selisih harga distributor,’’ terang Masun.
Kang Bupati –sapaan Bupati Sugiri Sancoko– juga mensyaratkan proteksi untuk harga jual hasil panen petani kepada investor. Yakni, harga komoditas pertanian lebih mahal Rp 100 hingga Rp 200 dari pasaran. Bersamaan harga jagung yang sempat merosot, misalnya, petani kemitraan masih dapat menjual hasil panen mereka Rp 2.800 perkilogram ke investor. ‘’Pola ini memang mengadopsi program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) milik kementerian, tapi kami murni melibatkan investor lokal dan tidak harus berharap dari pembiayaan APBD,’’ ungkap Masun.
Program Makmur berupaya mengintegrasikan petani dengan stake holder yang berhubungan dengan budidaya pertanian dari hulu hingga hilir. Bahkan, Kang Bupati meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ponorogo sudi membiayai usaha tani. Bersamaan itu, menaikkan level para petani agar layak menjadi mitra Badan Urusan Logistik (Bulog). ‘’Mereka lebih leluasa memasok berapapun hasil panen padi ke Bulog yang muaranya adalah kesejahteraan petani,’’ jelasnya. (kominfo/fad/hw)