MASALAH pengelolaan barang milik daerah (BMD) terus saja terjadi berulang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) selalu menemukan sederet masalah yang sama atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam pengelolaan BMD itu.
“Kami selalu menerakannya dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang rutin dilaksanakan setiap tahun,” kata Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi saat melakukan sosialisasi di aula Bappeda Litbang Ponorogo, Kamis (19/10/2023).
Masalah berulang tentang pengelolaan BMD itu, di antaranya, pemerintah daerah belum kunjung mengidentifikasi permasalahan aset tetap dan menyusun road map penyelesaian secara bertahap. Selain itu, belum menyajikan informasi lokasi dan foto open camera yang menunjukkan keberadaan BMD. “Barang milik daerah tidak bisa real time diketahui keberadaannya,” terang Karyadi.
Pihaknya tahun ini sudah melakukan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan BMD di sembilan kabupaten/kota di Jatim. Namun, tetap saja masih ditemukan BMD yang disajikan dengan nilai Rp 0,00 dan/atau Rp 1,00. Mayoritas pemerintah daerah juga tidak mematok target penuntasan masalah aset tetap tanah yang belum bersertifikat. “Bukti kepemilikan hilang, barang milik daerah dikuasai pihak lain, hibah yang tidak didukung berita acara, pencatatan tidak akurat,” rincinya.
Karyadi menjelaskan berbagai aturan yang menjadi dasar hukum peraturan dalam pengelolaan BMD. Butuh kehati-hatian agar tidak terjadi masalah yang berulang meskipun Pemkab Ponorogo sudah 11 kali berturut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan keuangannya.
“Pengelolaan barang milik daerah masih perlu penanganan lebih optimal karena permasalahan yang muncul dapat mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah,” jelas Karyadi.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengapresiasi kepedulia. BPK dalam monitoring pengelolaan BMD. Kang Bupati mengakui masih memiliki pekerjaan rumah dalam mengelola aset daerah. “Kami akan tertibkan agar patuh pada manajemen aset. Biar WTP yang kita raih aktual,” ungkap Kang Bupati —sapaan Bupati Sugiri Sancoko. (tim kominfo)