Kritik Perangkat Daerah yang Ego Sektoral, Kang Giri Akhirnya Bentuk 10 Gugus Tugas

BUPATI Ponorogo Sugiri Sancoko melontarkan oto kritik saat memaparkan Nawa Dharma Nyata Jilid 2. Bersamaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menggodok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029, bupati dua periode itu meminta seluruh perangkat daerah menghilangkan ego sektoral.

‘’Hilangkan silo mentality yaitu mental yang merasa kalau bukan dinasnya, maka bukan bagian dari dirinya. Karena ego sektoral ini, akhirnya antar perangkat enggan bersinergi dan berkolaborasi,’’ kata Kang Giri saat membuka musrenbang yang berlangsung di Sasana Praja, Rabu (30/4/2025).

Suami Susilowati itu buka kartu bahwa salah satu tujuan pembentukan 10 tugas adalah menghilangkan ego sektoral antar dinas dan badan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. ‘’Agar gerak pembangunan dapat berjalan cepat dan dinamis. Gugus tugas setidaknya dipimpin oleh sekda (sekretaris daerah) atau wabup (wakil bupati), sedangkan kepala perangkat daerah menjadi ketua pelaksana program,’’ jelasnya.

Menurut Kang Giri, Nawa Dharma Nyata Jilid 2 yang merupakan visi dan misinya saat kali kedua maju pilkada bersama Wabup Lisdyarita sedapat mungkin selaras dengan program Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pada 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo berada pada angka 73,70. ‘’Yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) adalah rata-rata lama sekolah. Maka kami merumuskan program beasiswa, termasuk melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL)’’ jelasnya.

IPM menjadi indikator untuk mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar. Yakni, umur panjang dan kesehatan; pengetahuan; serta kehidupan yang layak. Kang Giri menjelaskan bahwa melalui program RPL, maka pengalaman kerja seseorang dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS). ‘’Sehingga para pekerja mampu menyelesaikan pendidikan tinggi dengan lebih cepat,’’ terangnya.

Masih kata Kang Giri, Pemkab Ponorogo juga berencana menyalurkan beasiswa ke mahasiswa sejumlah perguruan tinggi lokal. Ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM yang berdampak langsung terhadap perbaikan IPM. “Kemarin pendidikan kesetaraan cukup mampu mengangkat. Nah, hari ini didorong kembali. Misalnya, ke desa-desa kita buatkan kejar paket. Jika 2030 mendatang, IPM bisa mencapai 76 maka seluruh penduduk di Ponorogo akan melek huruf dengan perubahan mindset yang luar biasa,’’ jlentrehnya. (kominfo/mey)