Bupati Sugiri Menggebu Operasionalkan Sekolah Rakyat yang Asramakan Anak Keluarga Miskin

PADA masa penjajahan Belanda dulu, sekolah rakyat (SR) atau volkschool setara dengan sekolah dasar (SD). Sekarang ini, sebutan sekolah rakyat kembali muncul sebagai program pemerintah untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Tak urung, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko langsung berhitung calon peserta didik SR yang berasal dari keluarga desil satu. Yakni, anak-anak dari kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah atau 10 persen terbawah secara nasional. ‘’Pasarnya ada sekitar 6.600 data keluarga desil satu di Ponorogo yang butuh inisiasi untuk boarding (tinggal di asrama). Kita masih belum tahu apakah 6.600 rumah tangga itu memiliki anak usia sekolah atau tidak. Nanti akan kita data,’’ kata Kang Giri.

Bupati dua periode itu tampak menggebu menyelenggarakan SR serampung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico berkunjung ke Ponorogo, pada 1 Mei lalu. Robben juga sempat melihat langsung lahan calon lokasi gedung SR berupa persawahan seluas tujuh hektare di Jalan Margomulyo Kelurahan Setono, Jenangan. ‘’Keberadaan sekolah rakyat dapat menyingkirkan kesenjangan tingkat pendidikan di Ponorogo,’’ jelas Kang Giri.

Apalagi, biaya penyelenggaraan sekolah rakyat disokong penuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dukungan corporate social responsibility (CSR) sejumlah perusahaan besar. Pun, SR menganut konsep asrama sehingga pola pembelajaran berlangsung efektif. ‘’Nanti akan keren karena tidak hanya sekolah, tapi juga mendapat pendidikan karakter, mengaji, belajar keterampilan. Akan tumbuh suatu generasi dari desil satu yang naik derajat berdesil-desil,” harapnya.

Sementara itu, Sekjen Kemensos Rubben Rico tidak ingin berlama-lama menunda operasional SR karena harus menunggu gedung baru berdiri. Dia mematok waktu start Juli dengan memanfaatkan Gedung Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jalan Trunojoyo sebagai tempat kegiatan belajar mengajar (KBM) sementara. ‘’Gedung IKM hanya untuk transit sambil menunggu pembangunan gedung utama di Setono selesai,’’ terang Rubben Rico.

Dia merasa lega lantaran lahan calon gedung SR sudah disiapkan oleh Pemkab Ponorogo. Pun, Gedung Sentra IKM dapat digunakan sewaktu-waktu untuk sekolah transit. Sebab, Presiden Prabowo Subianto ingin agar sekolah rakyat dapat segera beroperasi serentak di Indonesia pada Juli mendatang. ‘’Di Sentra Industri untuk untuk tahun pertama sebagai rintisan sekolah rakyat agar kita nanti tidak kehilangan banyak waktu. Kemudian di tahun kedua akan pindah ke tempat yang sudah disiapkan,’’ ungkap laki-laki kelahiran Madiun yang pernah berkarir di Pemkot Surabaya itu.

Masih kata Rubben Rico, Pemkab Ponorogo kelak berkontribusi dalam penyiapan infrastruktur, selain menyediakan lahan. Selain itu, pemeliharaan dan renovasi gedung menjadi tanggung jawab daerah. ‘’Kontribusi pemkab adalah mengeksekusi yang menjadi kewajiban dan kewenangan daerah. Termasuk pengurusan perizinan, PBG (persetujuan bangunan gedung), dan UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan)-nya. Sambil menunggu aturan khusus untuk sekolah rakyat yang saat ini sedang kita proses,’’ imbuh Robben Rico.

Sekolah rakyat yang merupakan program unggulan Pemerintah Pusat nantinya mengampu tiga jenjang sekolah. Mulai SD, SMP, hingga SMA. Sekolah rakyat akan mengintegrasikan pembelajaran 1.000 siswa, dengan permulaan minimal empat rombongan belajar (rombel). ‘’Wajib adalah anak-anak dari keluarga desil satu. Artinya masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah, di luar itu tidak diperkenankan,” tegas sekjen kemensos. (kominfo/mey)