Kerja Bareng Pemkab dan Unair Rumuskan Strategi Jitu Pencegahan Pernikahan Dini

UPAYA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mencegah pernikahan dini mendapat suport dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Meskipun angka pernikahan dini yang ditandai terbitnya dispensasi nikah di Ponorogo sejatinya terus menurun dari tahun ke tahun.

Unair menyertakan Profesor Violeta Schubert,  dari University of Melbourne dalam forum diskusi bertajuk “Kemitraan Multisektoral Berbasis Interactive Governance dalam Pencegahan Pernikahan Dini” yang berlangsung di serambi belakang Pringgitan, rumah dinas Bupati Sugiri Sancoko, Jumat (25/7/2025). Violeta Schubert selama ini tergabung dalam tim peneliti sosial Unair melalui program pengabdi masyarakat (PPM). 

“Pernikahan dini merupakan gejolak sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya dari faktor ekonomi. Penting sekali memahami realitas lokal yang terjadi di masyarakat karena pernikahan dini adalah hasil dari kompleksitas sosial yang berkaitan dengan struktur keluarga, pola pikir masyarakat, ketimpangan gender, akses informasi dan pendidikan, hingga norma budaya serta agama,” terang Violeta.

Dia juga menjelaskan bahwa faktor internal masyarakat lebih dominan dibandingkan tekanan eksternal. Intervensi dari lembaga internasional seperti UNICEF atau UNESCO sekalipun, hanya akan efektif jika disesuaikan dengan konteks lokal. “Apa yang terjadi di Ponorogo tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan daerah lain. Kita perlu memahami nilai-nilai dan praktik yang hidup di masyarakat, bukan sekadar menerapkan standar dari luar,” jelasnya.

Violeta juga menyoroti isu kesetaraan gender bersamaan anak perempuan lebih rentan menjadi korban pernikahan usia dini karena persepsi tradisional yang menempatkan mereka sebagai calon istri dan ibu dengan usia kelewat muda. Bersamaan itu, kondisi keluarga yang tertekan secara ekonomi, tidak harmonis, atau masih memegang kuat nilai-nilai patriarkis, sering menjadi pemicu anak untuk menikah muda. “Menikah tanpa kesiapan yang memadai, baik secara mental, emosional, maupun finansial,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sugiri Sancoko memaparkan sederet program dalam mencegah pernikahan dini di Ponorogo. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sengaja bersinergi kuat. “Kami ingin generasi muda Ponorogo tumbuh menjadi pribadi yang berdaya, sehat, dan mampu mengambil keputusan secara sadar serta bijak tentang masa depan mereka,” ujar Kang Giri.

DPPKB selama ini memperkuat edukasi di tingkat remaja dan keluarga melalui 16 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Selain itu, mendirikan  Pusat Informasi dan Konseling Remaja Generasi Berencana (PIK-R Genre) di desa-desa. Ada pola program Bina Keluarga Remaja yang membekali pengetahuan orang tua agar mendukung anak menunda pernikahan.

“Dinkes bekerja sama dengan dinas pendidikan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja yang juga mengintegrasikan pendidikan karakter, layanan konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. “Upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan secara keroyokan yang lahir dari pemahaman mendalam atas dinamika sosial masyarakat,” ungkap Kang Giri.

Dalam kesempatan yang sama, Sulikah Asmorowati, perwakilan PPM Unair, mengusulkan sejumlah strategi berkelanjutan. Di antaranya, pembentukan gugus tugas agar upaya pencegahan pernikahan dini lebih terarah dan terkoordinasi. Selain itu, pengembangan sistem data terpadu satu pintu sehingga pemantauan dan evaluasi kasus berjalan secara menyeluruh. “Kolaborasi dengan aktor lokal di tingkat desa juga sangat krusial, karena mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial masyarakat setempat,” jelas dosen pasca sarjana itu.

Strategi lainnya adalah memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi ke kurikulum lokal untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman remaja sejak dini. Bersamaan itu, penerapan program insentif ekonomi bagi keluarga rentan agar pernikahan dini tidak lagi menjadi pilihan yang dianggap sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi. “Namun seluruh strategi tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan kolaborasi yang inklusif dari semua pihak,” imbuh Sulikah.sembari menegaskan tidak ada solusi instan penanganan pernikahan dini. (kominfo/dna)