Bupati Sugiri Entaskan Ribuan Penduduk Miskin Sekaligus Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

SUKSES ganda Bupati Sugiri Sancoko mengentaskan kemiskinan di Ponorogo. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo merilis data 2.120 penduduk terentas dari garis kemiskinan per Maret 2025. Padahal, garis kemiskinan itu dihitung dari nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang notabene nominalnya naik mengikuti laju inflasi.

“Artinya, daya beli dan pendapatan masyarakat meningkat. Penurunan ini (jumlah penduduk miskin) bukan karena standar garis kemiskinan yang turun,” kata Kepala BPS Kabupaten Ponorogo Evy Trisusanti, Jumat (24/10/2025).

Mengacu data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo berkurang dari 80.050 jiwa (Maret 2024) menjadi 77.930 jiwa (Maret 2025). Jika dipersentase, penurunan itu sekitar 2,65 persen. Penduduk dikategorikan miskin jika pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan dan non-makanan kurang dari Rp 428.183. Dari total jumlah penduduk, persentase kemiskinan di Ponorogo per Maret 2025 adalah 8,86 persen yang turun dari tahun sebelumnya di angka 9,11 persen.

Evy menekankan bahwa pemahaman mengenai kemiskinan harus dilihat berdasarkan data, bukan persepsi pribadi. “BPS sering menemukan masyarakat yang tetap mampu bertahan hidup meski dengan keterbatasan. Misalnya, ada keluarga yang bisa bertahan hidup dengan uang 10 ribu rupiah untuk makan tiga hari. Fakta seperti ini hanya bisa diketahui dari survei lapangan,” tegasnya.

Menurut dia, indikator lain juga menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yakni, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat 1,22, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,26 yang berarti kesenjangan dan tekanan ekonomi di antara kelompok masyarakat miskin semakin berkurang. “Masyarakat Ponorogo mengalami peningkatan kesejahteraan nyata. Mereka bukan hanya keluar dari kategori miskin secara angka, tapi memang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik,”” lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa hasil survei membuktikan adanya perbaikan kesejahteraan secara umum yang tidak lepas dari berkembangnya sektor usaha berskala kecil dan pariwisata lokal. “Banyak masyarakat yang memiliki usaha seperti jualan cilok, sempol, atau produk makanan lainnya. Sektor wisata juga tumbuh dan membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat,” terangnya.

Masih kata Evi, meskipun survei BPS bukan bersifat longitudinal (tidak meneliti sebab-akibat langsung), hasilnya tetap menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Ponorogo secara aktual. “Kemiskinan berkurang bukan karena standar ukurnya turun, tetapi karena masyarakat Ponorogo mampu meningkatkan daya hidup mereka,” tandas Evy.

Tren positif di Ponorogo ini sejalan dengan kondisi Provinsi Jawa Timur yang juga mengalami penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, pada Maret 2025 persentase penduduk miskin di kisaran 9,5 persen.  Sedangkan garis kemiskinan di Jawa Timur tercatat sebesar Rp 558.029 per kapita per bulan. (kominfo/nky/mey)