Bupati Sugiri Langsung Gelar Rapat Besar Tindaklanjuti Rekomendasi KPK

BUPATI Ponorogoo Sugiri Sancoko membawa pulang sederet catatan penting serampung mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah daerah, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.

“Pasti ada yang kurang patuh aturan. Padahal semua harus detail secara aturan dengan mekanisme yang mengedepankan kehati-hatian,” kata Kang Giri –sapaan Bupati Sugiri Sancoko– saat menghadiri Lomba Cipta Menu Makanan yang berlangsung di Sasana Praja Ponorogo, Senin (27/10/2025).

Kang Giri mengaku bersyukur karena KPK melakukan assessment langsung secara transparan terhadap tata kelola keuangan Pemkab Ponorogo. Rakor yang diinisiasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK di Gedung Merah Putih itu merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Ponorogo mendapat giliran nomor 23 dalam agenda koordinasi tersebut.

“Pencegahan memang penting untuk tata kelola yang baik. Kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini harus menjadi pengingat untuk bahan perbaikan,” terangnya.

Setiba dari Jakarta, Kang Giri langsung menggelar rapat internal dengan sekretaris daerah, inspektorat, para kepala dinas, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta unsur perencanaan dan penganggaran daerah. Pertemuan besar itu  juga melibatkan bagian pengadaan barang/jasa untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK yang terkait  dengan optimalisasi e-katalog lokal. “Kami duduk bersama, termasuk dengan DPRD, supaya tidak ada lagi keterlambatan usulan atau kesalahan tanggal. Ini hal kecil, tapi kalau administrasinya salah, bisa dianggap kesalahan besar,” jelas Kang Giri.

Menurut bupati Ponorogo dua periode itu, pembenahan sistem bukan hanya soal kepatuhan administratif. Melainkan juga tentang memastikan setiap anggaran  tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “KPK bukan hanya mengintip dari lubang jarum sehingga bisa memahami apa yang kami lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Termasuk keseriusan mengentaskan kemiskinan dan mengoptimalkan potensi objek wisata sebagai penggerak kincir ekonomi,” urainya.

Kang Giri berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil evaluasi KPK sebagai bahan introspeksi. Dia meminta jajarannya memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi manfaat. “Saya ingin kita semua berkaca, agar ke depan tidak hanya administrasinya yang benar, tapi setiap helai uang benar-benar berguna untuk kemaslahatan rakyat. APBD harus bisa dipertanggungjawabkan dari output, impact, outcome, hingga benefit-nya,” pungkas Kang Giri. (kominfo/dna)