Muncul Anomali Inflasi Akhir Tahun, TPID Gelar Pertemuan Tingkat Tinggi
ANOMALI muncul di pengujung tahun berupa kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan. Naiknya harga barang lumrahnya terjadi menjelang Lebaran. “Beberapa pekan terakhir di Ponorogo sedikit aneh. Biasanya kenaikan harga itu menjelang hari raya, ” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono saat membuka rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di ballroom Hotel Amaris, Kamis (7/12/2023).
Agus Pram —sapaan Sekda Agus Pramono— meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dengan TPID turun langsung ke lapangan. “Monitoring dan evaluasi dampak kenaikan harga,” tegasnya.

TEKAN INFLASI: Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono memberikan arahan dalam pertemuan tingkat tinggi TPID di ballroom Hotel Amaris, Kamis (7/12/2023).
Rapat TPID di Hotel Amaris itu dikemas dalam pertemuan tingkat tinggi. OPD lingkup Pemkab Ponorogo yang terlibat di TPID adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkum); Dinas Lingkungan Hidup (DLH); Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora); serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan).
Sedangkan lintas instansi yang ikut getol memantau laju inflasi adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), TNI, dan Polri.

Sekda menjelaskan, tugas TPID mengantisipasi agar harga kebutuhan pokok tidak terus melonjak meskipun inflasi berskala nasional. Langkah yang selama ini ditempuh berupa operasi pasar murah di sejumlah lokasi dengan berbagai pertimbangan. “Dipandegani oleh Bulog yang menyasar wilayah rawan pangan, tingkat kemiskinan tinggi, dan kriteria stuntingnya mengkhawatirkan, ” jelasnya.
Agus Pram mengungkapkan bahwa operasi pasar efektif meringankan beban masyarakat di tengah melambungnya harga barang. Sebab, bahan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga pasaran. ”Ke depan kita bisa kerja sama dengan beberapa BUMN untuk memasok barang di pasar murah. Dari hasil diskusi, pemkab cukup membantu biaya transport saja, ” ungkapnya. (kominfo/win/hw)