Ekonomi Ponorogo Tumbuh Lampaui Angka Nasional, Lisdyarita Sampaikan LKPJ 2025 

ANGKA-ANGKA menarik tersaji dalam Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna DPRD Ponorogo, Selasa (31/3/2026), Plt Bupati Lisdyarita mengungkap tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (5,11 persen) dan Jatim (5,33 persen). 

“Sektor utama penyumbang pertumbuhan ekonomi berasal dari perdagangan, pengangkutan, serta akomodasi makanan dan minuman,” kata Bunda Lis –sapaan Lisdyarita– saat menyampaikan nota penjelasan di depan anggota dewan.

Bunda Lis menyebut pertumbuhan ekonomi Ponorogo pada 2024 masih di angka 4,7 persen. Pun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo meningkat menjadi 74,65 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 73,70. IPM merefleksikan keberhasilan dalam meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. “Menandakan kualitas hidup masyarakat Ponorogo yang terus meningkat,” jelasnya.

Bupati perempuan pertama di Ponorogo itu juga mengungkapkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 8,86 persen pada 2025 dari tahun sebelumnya sebesar 9,11 persen. Bersamaan itu, nilai tukar petani (NTP) naik tipis menjadi 117,54  dibandingkan tahun sebelumnya yang di angka 117,52. “Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung inklusif ketika masyarakat dapat merasakan kesejahteraan,” ungkapnya.

Bunda Lis menunjukkan indeks gini Ponorogo tercatat sebesar 0,329 yang lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Timur (0,369) dan nasional sebesar 0,375. Indeks gini adalah alat statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran secara menyeluruh di suatu wilayah. “Semakin kecil angkanya, maka semakin merata distribusi pendapatan,” terangnya.

LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2025 juga mengungkap realisasi pendapatan daerah Rp 2,422 triliun dari target Rp 2,525 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar Rp 470 miliar atau sekitar 19,25 persen. “Kita harus terus berupaya meningkatkan PAD agar tidak terlalu bergantung kepada pendapatan transfer,”  jelas Bunda Lis.

Bersamaan itu, belanja daerah di Ponorogo pada tahun 2025 terealisasi Rp 2,382 triliun dari besaran anggaran sekitar Rp 2,6 triliun yang tersedia. Anggaran belanja daerah belum terserap sepenuhnya karena kendala kecukupan waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa. “Total anggaran belanja belum terserap 100 persen,” ujar Bunda Lis.

Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa pihaknya segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPJ bupati secara lebih mendalam. Perlu pembahasan yang cermat, terarah, dan komprehensif  untuk menelaah sejumlah isu strategis. “Kami memutuskan perlu membentuk pansus LKPJ Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2025,” tegasnya. (kominfo/wbi)